Home Opini Terima Kasih Polri!

Terima Kasih Polri!

by Muhammad Ismail
Tawuran Pelajar Indonesia

Beberapa hari yang lalu kita telah disuguhi “tontonan” tawuran antar pelajar. Belum selesai masalah itu, kita sudah dihadapkan dengan tontonan terbaru. Tontonan ini pun tidak jauh berbeda dengan tindakan anarkis para siswa. Akan tetapi, anarkisme ini “mungkin” bisa dikatakan lebih halus karena tidak menggunakan benda-benda berbahaya. Aksi tersebut yaitu perseteruan antara KPK dan Polri.

Novel Baswedan adalah salah satupenyidik dari KPK. Ia telah mengantongi izin untuk mengusut kasus pengadaan SimulatorSIM (Surat Izin Mengemudi) yang dilakukan oleh Polri. Dalam hal ini, IrjenDjoko Susilo menjadi tersangka kasus tersebut. Pengusutan yang dilakukan padatanggal 5 Oktober 2012 itu ternyata tidak semudah yang diimpikan.

Penyidikan kasus di wilayahkepolisian tentu tidak mudah. Terlebih pihak polisi sendiri yang menjaditersangka. KPK seakan-akan masuk ke kandang macan yang harus siap diterkamkapan saja. Kondisi demikian pun telah disadari oleh Novel Baswedan.

Ketika akan diperiksa, Irjen DjokoSusilo merasa gerah atas tindakan penggeledahan tersebut. Entah apa alasanpastinya. Yang jelas, ada yang ditutup-tutupi oleh pihak Polri. Sikap yangdemikian tentu memperbesar kecurigaan KPK akan adanya sinyal buruk di dalamkepolisian tersebut.

Untuk menghalangi penyelidikantersebut, pihak Polri tidak segan-segan melayangkan tuduhan tak berdasar kepadaNovel. Novel dituduh menjadi incaran Polri atas kasus pembunuhan yang terjadipada tahun 2004. Pernyataan itu dipertegas oleh Direktur Direktorat ReserseKriminal Umum (Direskrimum) Polda Bengkulu, Kombes Pol Drs Dedi Irianto. (Republika,06-10-2012).

Tidak lama, Ketua KomisiPemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, membantah dengan tegas bahwatuduhan Polri terhadap penyidik KPK Novel Baswedan itu keliru. Bahkan salahbesar. Bagaimana mungkin tuduhan kasus pembunuhan itu tiba-tiba muncul kepermukaan ketika Polri akan diperiksa.

Bahkan, sebagaimana pernyataanBambang Widodo Umar, mantan anggota Polri, “Kapolri pun tidak tahu-menahu perihalpenangkapan Novel tersebut”. (detik.com, 07/10/2012). Tentu ini aneh, lembaga pemberantasankorupsi ternyata takut ketahuan belangnya.

Sebagai dukungan terhadap KPK, AsosiasiPerguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) menyatakan bahwapengebirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah didesain secarasistematis dan melibatkan “oknum” penguasa. Terlepas dari siapa oknum tersebut, penulismelihat bahwa ada indikasi untuk melemahkan tubuh KPK oleh Polri dengantindakan menarik kembali beberapa anggota Polri dari tubuh KPK.

Situasi yang memanas antara KPK danPolri ini seakan sulit untuk diselesaikan. Pasalnya, kedua lembaga tersebutsama-sama sebagai penegak hukum dan pemberantas korupsi. Masyarakat tentu sudahsangat muak melihat aksi korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Jika initidak segera dicari solusinya, tidak menutup kemungkinan, masyarakatlah yangakan turun tangan untuk mengatasi masalah korupsi ini. Artinya, kekerasan danmain hakim sendiri akan terjadi di mana-mana. Ini sangat berbahaya.

Abdul Aziz, anggota DPD RI dariSumatera Selatan mengatakan bahwa kasus ini butuh penyelesaian dari Presiden.Ungkapan tersebut bisa jadi salah satu solusi yang tepat. Akan tetapi, yang seharusnyalebih diutamakan yaitu hakekat dari penyidikan KPK terhadap Polri tersebut. Sebab,bagaimana pun juga KPK sedang menjalankan tugasnya dan itu adalah tugas resmi.Presiden hendaknya menyuruh KPK untuk melanjutkan penyidikan tersebut sampai tuntas.

Akan tetapi, penulis curiga terhadapPolri. Jangan-jangan memang ada yang tidak beres di dalamnya. Bagaimana tidak,dalam kasus ini, Polri justru menunjukkan kejanggalannya. Pertama, Polritidak rela digeledah atas pengadaan Simulator SIM. Kedua, Polri tidakmemberitahu Kapolsek perihal kasus Novel. Tentu ini adalah kerancuan yang tidakbisa dianggap remeh. Intinya, Polri tidak rela boroknya diketahui olehmasyarakat.

Lembeknya Sistem Pemerintahan

Ketika membaca kasus ini, penulis ingat perkataan Prof. Gibb dalam Muhammedanism (1949), “Islam bukanlah sekadar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangun masyarakat yang independen. Ia mempunyai metode tersendiri dalam sistem kepemerintahan, perundang-undangan dan institusi”.

Lantas, apa hubungannya ungkapan Gibb dengan kasus KPKdan Polri?. Titik temunya terletak pada sistem pemerintahan kita. Sistempemerintahan di Indonesia memang warisan dari Belanda. Yang mana, semua hukumharus berujung pada pidana atau penjara. Hukuman penjara justru membuktikanbahwa pemerintah belum bisa tegas terhadap pelaku kejahatan. Sebab, tidak adayang bisa menjamin bahwa pelaku tersebut jerah setelah bebas dari penjara.Bahkan, sangat mungkin ia akan terus mengulanginya atau menyebarkannya.

Dari sini kita bisa melihat perbedaan mendasar dengannilai-nilai dalam pemerintahan Islam. Islam sangat mengedepankan maslahatdalam setiap syariatnya. Termasuk dalam sistem pemerintahan. Konsep ketuhananYang Maha Esa, keadilan, musyawarah, yang tertera dalam dada Pancasila adalah bagiandari syariat Islam itu sendiri.

Akan tetapi, nilai mendasar itu, kini seakan hanyasebagai hiasan dada burung Garuda semata. Ia tidak lagi bernilai karenapemerintah sudah merem terhadapnya. Pemerintah pun tidak mau lagi melihatmakna yang ada di balik kata-kata ketuhanan, keadilan, dan musyawarah tersebut.

Sistem pemerintahan Islam berlandaskan al-Qur’an dan al-Hadits. Maka, semua kebijakan kenegaraan pun harus berdasarkan keduanya. Yang salah harus dikatakan salah, begitu pula sebaliknya. Hukuman bagi pencuri (koruptor) adalah potong tangan. Maka seperti itulah yang seharusnya dilakukan. Hukum tersebut diciptakan untuk menimbulkan efek jerah kepada orang lain. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan (korupsi). Dan di dalamnya lebih mengandung maslahat dari pada sekedar hukuman penjara.

Namun, untuk kasus Indonesia, penulis lebih setuju apabilapemerintah benar-benar menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Jika initerealisasi, maka bisa jadi para calon koruptor tidak akan berani melanggengkanaksinya lagi. Yang kita butuhkan hanyalah “ketegasan” dan “keberanian” parapemimpin kita dalam menyikapi hal ini. Jika pemerintah masih lembek, maka kitaakan melihat ratusan bahkan ribuan koruptor beraksi di panggung Negara kita. Kitalihat saja nanti.

Dan akhirnya, penulis ingin mengucapkan “Terima Kasih”kepada Polri. Anda telah membuat mata kami terbuka. Anda telah menunjukkankepada kami bahwa dirimu bermasalah. Terima kasih Polri, anda telah membuatkami sadar akan lembeknya sistem pemerintahan ini. Dan kini, anda telah memaksakami untuk terus mengawasi setiap gerakmu. Terima kasih Polri!.

Related Posts

Leave a Comment